TANGERANG — Kekhawatiran Generasi Z terhadap menguatnya politik transaksional mencuat seiring wacana pengalihan pemilihan kepala daerah dari mekanisme pemilihan langsung oleh rakyat ke DPR dan DPRD. Anggota DPRD Provinsi Banten termuda dari Fraksi PDI Perjuangan, Abraham Garuda Laksono, mengingatkan bahwa jika Pilkada diserahkan kepada DPRD, demokrasi berisiko menjauh dari kehendak rakyat.
Abraham mengatakan, keresahan tersebut ia dengar langsung dalam berbagai diskusi dan perjumpaan dengan Generasi Z di Banten. Menurutnya, generasi muda memandang pemilihan melalui DPRD sebagai mekanisme yang rawan membuka kembali praktik politik transaksi.
“Bagi Gen Z, pemilihan langsung kepala daerah bukan sekadar prosedur elektoral. Ini soal legitimasi, akuntabilitas, dan kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan,” ujar Abraham, Minggu, (25/01/2026).
Ia menegaskan, di tengah menguatnya wacana pengalihan Pilkada ke DPR dan DPRD, PDI Perjuangan tetap mengambil sikap yang konsisten untuk menjaga partisipasi langsung rakyat dalam menentukan pemimpinnya.
“Partisipasi langsung rakyat adalah fondasi demokrasi pasca-reformasi yang tidak boleh ditarik mundur,” tegasnya.
Abraham mengingatkan, jika pemilihan kepala daerah dilakukan oleh lembaga perwakilan, maka risiko politik transaksional sangat nyata. Mulai dari praktik jual beli kepentingan, kembalinya budaya gratifikasi lama, hingga munculnya makelar-makelar Pilkada.
“Gen Z melihat ini sebagai ancaman serius. Demokrasi bisa menjauh dari kehendak rakyat jika prosesnya semakin tertutup,” katanya.
Dalam pandangan Generasi Z, lanjut Abraham, perubahan yang dibutuhkan Indonesia saat ini bukanlah perubahan mekanisme politik yang berpotensi memicu transaksi kekuasaan, melainkan perubahan nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Gen Z ingin DPR dan pemerintah fokus pada persoalan konkret seperti lapangan kerja, perlindungan lingkungan hidup, penanganan banjir, serta pembangunan yang berkelanjutan,” jelasnya.
Abraham juga menegaskan bahwa PDI Perjuangan telah membuktikan komitmen terhadap politik berbiaya rendah. Menurutnya, gotong royong, kerja kolektif, dan kedekatan dengan rakyat merupakan fondasi utama membangun kekuasaan yang legitimate.
“Saya meyakini pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota harus tetap dilakukan langsung oleh rakyat, sebagai pemegang kedaulatan tertinggi,” ucapnya.
Ia menutup dengan menegaskan prinsip dasar demokrasi yang terus disuarakan oleh Generasi Z.
“Kekuasaan yang sah hanya lahir dari kehendak rakyat. Selama suara rakyat dijaga, republik ini akan tetap berdiri tegak,” pungkas Abraham. (*)
