TANGERANG — Ketua Umum LSM Gema Rakyat Indonesia (GARI), Hendra Primitif, mengingatkan pentingnya kecermatan dan objektivitas Bupati Tangerang Maesyal Rasyid dalam menentukan maupun merotasi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang, Jumat (2/10/2026).
Menurut Hendra, rotasi dan promosi jabatan merupakan bagian penting dalam membangun pemerintahan yang efektif. Karena itu, proses tersebut semestinya berorientasi pada integritas, kompetensi, rekam kinerja, serta kesesuaian dengan visi dan misi kepemimpinan daerah, bukan karena kepentingan tertentu.
“Bupati harus cakap dan cermat dalam memilih serta merotasi pejabat. Jangan sampai muncul persepsi bahwa ada kepentingan tertentu di balik sebuah penempatan jabatan. Yang harus dikedepankan adalah integritas, kemampuan dan komitmen untuk menjalankan amanah masyarakat,” ujar Hendra Primitif.
Ia menilai, pejabat yang ditempatkan pada posisi strategis harus mampu menerjemahkan visi dan misi kepala daerah menjadi program kerja yang nyata dan dirasakan masyarakat. Sinergi antara kepala daerah, perangkat daerah dan seluruh jajaran birokrasi menjadi kunci agar kebijakan tidak berhenti pada tataran administratif.
Hendra juga menekankan bahwa jabatan bukan sekedar posisi, melainkan amanah dan tanggung jawab publik. Karena itu, setiap pejabat dituntut bekerja secara profesional, jujur, transparan, serta memiliki keberanian mengambil keputusan berdasarkan aturan dan kepentingan masyarakat.
“Pemerintahan yang kuat bukan dibangun dari siapa yang paling dekat dengan kekuasaan, tetapi dari orang-orang yang mampu menjaga kepercayaan, bekerja dengan jujur dan memahami tanggung jawabnya. Visi dan janji kepemimpinan harus diterjemahkan menjadi kinerja, bukan sekadar slogan,” tegasnya.
Hendra berharap setiap proses penataan birokrasi di Kabupaten Tangerang dapat semakin memperkuat kualitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat.
LSM GARI, lanjutnya, akan terus mengambil bagian melalui fungsi sosial kontrol secara kritis, objektif dan konstruktif, sekaligus memberikan apresiasi ketika pemerintah menjalankan kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Pada akhirnya, ukuran keberhasilan sebuah jabatan bukanlah tingginya kursi yang diduduki, tetapi seberapa besar manfaat dan perubahan yang diberikan kepada rakyat. Amanah harus dijaga, integritas harus menjadi pijakan, dan kepentingan masyarakat harus tetap menjadi tujuan utama,” pungkas Hendra.
