TANGERANG — Anggota DPRD Provinsi Banten dari Fraksi PDI Perjuangan, Abraham Garuda Laksono, mengajak kader Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Tangerang memperkuat pemahaman ideologi Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan bertindak dalam kehidupan bermasyarakat serta bernegara.
Ajakan tersebut disampaikan Abraham saat menjadi pemateri dalam kegiatan Kaderisasi Tingkat Dasar (KTD) GMNI Kota Tangerang bertema “Character Building sebagai Manifesto Ideologi Pancasila” di Padepokan Kebangsaan Karang Tumaritis, Kelapa Dua, Minggu (15/11/2026).
Dalam pemaparannya, Abraham menghubungkan penguatan ideologi dengan kemampuan kader mahasiswa memahami persoalan bangsa, berpikir kritis, dan merumuskan solusi yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Menurut kerangka materi yang disampaikannya, pemahaman ideologi tidak cukup berhenti pada penguasaan konsep. Nilai-nilai Pancasila perlu tercermin dalam cara kader membaca persoalan sosial, mengevaluasi kebijakan publik, dan memperjuangkan keadilan sosial.
Perkuat Ideologi dengan Pola Pikir Sistematis
Abraham memperkenalkan konsep algorithmic thinking atau pola pikir algoritmik sebagai pendekatan untuk menyelesaikan persoalan secara logis, terstruktur, dan berbasis data.
Ia memaparkan sembilan tahapan pemecahan masalah, yakni melakukan observasi, mendefinisikan masalah, memecah persoalan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, mengidentifikasi pola, merancang solusi, menguji solusi, menerapkan solusi, memantau pelaksanaan, serta melakukan koreksi berdasarkan hasil evaluasi.
Pendekatan tersebut dapat membantu kader mahasiswa memahami akar persoalan sebelum menentukan langkah penyelesaian. Solusi yang diterapkan juga perlu dievaluasi agar dapat diperbaiki apabila belum mencapai tujuan.
Dengan pola pikir sistematis, kader diharapkan mampu mengembangkan kritik yang disertai argumentasi dan menawarkan alternatif penyelesaian yang terukur.
Marhaenisme dan Keberpihakan kepada Rakyat
Dalam pembahasan pembangunan, Abraham turut mengangkat Marhaenisme yang diperkenalkan Bung Karno. Pemikiran tersebut menempatkan rakyat kecil sebagai salah satu perhatian utama dalam perjuangan politik dan pembangunan nasional.
Pembangunan, dalam perspektif ini, perlu mendorong kemandirian, produktivitas, serta terbukanya kesempatan bagi masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup.
Abraham juga menekankan pentingnya melihat keberhasilan pembangunan secara lebih luas. Pertumbuhan ekonomi perlu berjalan seiring dengan penurunan kemiskinan, penguatan daya beli, pemerataan kesejahteraan, dan peningkatan kondisi ekonomi kelas menengah.
Karena itu, pembangunan tidak cukup dinilai dari angka pertumbuhan semata, tetapi juga dari sejauh mana manfaatnya dirasakan masyarakat.
Bagi kader GMNI, pemahaman Marhaenisme dapat menjadi pijakan untuk mengkaji kebijakan publik berdasarkan dampaknya terhadap rakyat kecil dan upaya mewujudkan keadilan sosial.
Belajar dari Pengalaman Singapura dan Why Nations Fail
Abraham juga mengangkat pengalaman Singapura di bawah kepemimpinan Lee Kuan Yew sebagai bahan pembelajaran mengenai pembangunan negara. Sejumlah aspek yang disoroti meliputi pendidikan, kepastian hukum, stabilitas ekonomi, dan penguatan kelas menengah.
Selain itu, ia merujuk buku Why Nations Fail karya Daron Acemoglu dan James A. Robinson yang membahas peran institusi politik dan ekonomi yang inklusif dalam mendorong kemajuan suatu negara.
Gagasan tersebut menyoroti pentingnya institusi yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dan memperoleh manfaat pembangunan.
Pembahasan ini menjadi salah satu landasan bagi kader mahasiswa untuk melihat hubungan antara kualitas institusi, kebijakan publik, dan kesejahteraan masyarakat secara kritis.
Empat Perspektif untuk Menguji Kebijakan Publik
Abraham juga memaparkan empat perspektif untuk menilai kebijakan publik, yaitu Marhaen, Aristoteles, James Madison, dan Karl Popper.
Perspektif Marhaen digunakan untuk menilai keberpihakan kebijakan terhadap rakyat kecil. Pemikiran Aristoteles menekankan kepentingan bersama atau common good.
Sementara itu, gagasan James Madison menyoroti pentingnya pengawasan dan pembatasan kekuasaan. Adapun Karl Popper memberikan perspektif tentang keterbukaan terhadap kritik, pengujian, dan koreksi apabila kebijakan tidak berjalan efektif.
Keempat perspektif tersebut dapat menjadi perangkat analisis bagi kader GMNI untuk mengevaluasi kebijakan secara kritis, mempertanyakan dampaknya terhadap masyarakat, serta mendorong tata kelola pemerintahan yang bertanggung jawab.
Kaderisasi sebagai Ruang Pembentukan Karakter
Kegiatan KTD GMNI Kota Tangerang menjadi ruang penguatan karakter dan pemahaman ideologi bagi para kader. Tema “Character Building sebagai Manifesto Ideologi Pancasila” menempatkan pembentukan karakter sebagai bagian penting dalam proses kaderisasi.
Melalui penguatan ideologi, kader diharapkan mampu menghubungkan nilai-nilai Pancasila dengan tindakan nyata, termasuk dalam merespons persoalan sosial dan mengawal kebijakan publik.
Kemampuan berpikir kritis, pemahaman ideologi, dan keberpihakan terhadap masyarakat menjadi bekal penting bagi mahasiswa untuk berkontribusi dalam kehidupan demokrasi.
Dengan demikian, penguatan ideologi Pancasila tidak hanya menjadi proses pembelajaran konseptual, tetapi juga landasan untuk membangun karakter kader yang kritis, bertanggung jawab, dan memiliki kepedulian terhadap keadilan sosial. (*)
